Sejak di bangku sekolah julukan Indonesia sebagai negara agraris sudah sering didengar. Banyak kisah sejarah yang mendasari sebutan Indonesia sebagai negara agraris atau negara yang bertumpu pada pertanian.
Sejarah pertanian Indonesia tidak terlepas dari kejayaan kerajaan Majapahit. Kerajaan yang beribukota di Trowulan ini berada di wilayah aliran sungai Brantas, sungai kedua terbesar di pulau Jawa. Lokasi ini juga dekat dengan muara sungai Bengawan Solo.
Lokasinya yang berada di aliran sungai, membuat penduduk di masa kerajaan Majapahit menggantungkah hidupnya di bidang pertanian. Hampir semua bekerja sebagai petani.
Majapahit memiliki sektor pertanian yang kuat karena menghasilkan padi dalam jumlah besar. Produksi padi ini dihasilkan di lembah sungai Brantas dan Solo yang sangat subur. Padi kemudian diangkut dengan kapal ke muara di dekat Trowulan.
Bahwa sejarah pertanian sudah ada sejak zaman kerajaan yaitu adanya relief di dinding Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang menggambarkan kegiatan pertanian, bahkan terdapat pula prasasti batu yang bergambarkan raja meletakan beras.
Bukti sahih lainnya yang menjabarkan masyarakat Nusantara bergantung pada hasil pertanian adalah adanya relief di Candi Borobudur yang menggambarkan produk pertanian berupa pisang, durian, tebu, manggis, kelapa, apel, dan nangka.
Selain beras, komoditas pertanian Indonesia lainnya adalah rempah-rempah. Maka tak heran bangsa Eropa begitu menginginkan rempah-rempah khas Nusantara. Bahkan, datangnya Belanda ke Indonesia tidak lain untuk mengincar rempah-rempah dan melakukan monopoli perdagangan melalui kongsi dagangnya, VOC.
Di era Hindia Belanda, tahun 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch mengeluarkan sistem tanam paksa (cultuurstelsel). Ia mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum (nila).
Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.
Namun sistem tanam paksa mendapat kecaman-kecaman dari kaum liberal di Eropa, pemerintah Belanda menghapus sistem tanam paksa itu. Namun pelaksanaan penghapusannya dijalankan secara berangsur-angsur. Penghapusan dimulai tahun 1850 ketika kaum liberal memperoleh kemenangan politik yang mutlak di negeri Belanda. Dan tahun 1877 hampir seluruhnya dihapus, kecuali penanaman kopi tetap bertahan sampai tahun 1917.
Pada masa penjajahan Jepang, tahun 1942 sektor pertanian di Indonesia diawasi oleh Gunseikanbu Sangyobu yang merupakan sebuah departemen yang mengurusi perusahaan, industri dan kerajinan tangan.
Saat itu, hasil pertanian dan komoditas perkebunannya dikendalikan oleh otoritas militer, kemudian terjadi perang dunia II yang menyebabkan Indonesia mengalami kelangkaan bahan pertanian, bahkan memicu kelaparan.
Kondisi tersebut mendesak komoditas untuk ditanam beras dan kapas (bahan baku membuat pakaian). Saat itu, mobilisasi tenaga kerja dilakukan agar tidak terjadi kelaparan dan kekurangan pangan sehingga komoditas tanaman yang lainnya juga tersendat.
Setelah merdeka, sektor pertanian di Indonesia berfokus pada kelapa sawit. Lahan diperluas sehingga produksi minyak kelapa sawit meningkat. Bahkan pada masa orde baru, selain menjadi produsen minyak kelapa sawit Indonesia menjadi produsen utama kopi, kakao, dan karet. Hasilnya ekspor pertanian di masa itu tumbuh pesat.
Pertanyaannya, di era modern saat ini apakah Indonesia menjadi negara Agraris? Masih. Hanya saja jumlah petani terus berkurang diiringi lahan pertanian yang tergerus pembangunan pemukiman dan kawasan industri.
