Tiga tahun pasca kemerdekaan, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang hebat pada 1949. Penyebabnya adalah upaya Belanda untuk merebut kembali Indonesia, melalui tentara Nederlandsch Indië Civil Administratie (NICA) yang dimulai sejak 1947.
Serangan dari Belanda ini menyebabkan kondisi politik dan keamanan Indonesia menjadi tidak stabil. Imbasnya, harga kebutuhan pokok pun melambung tinggi. Daya beli masyarakat pun menurun.
Pemerintah pusat memutar otak mencari cara agar kondisi ekonomi stabil dan tak terjadi inflasi di tengah agresi militer sekutu. Akhirnya Menteri Keuangan kabinet Hatta II dan juga Gubernur Bank Indonesia, Syafruddin Prawiranegarayang mencetuskan kebijakan yang cukup nyeleneh.
Syafruddin mencoba mengatasi tingginya inflasi, mengurangi besarnya beban utang luar negeri Indonesia, serta mengatasi defisit anggaran yang mencapai Rp5,1 miliar, jumlah yang besar pada masa itu dengan kebijakan bernama ‘Gunting Syafruddin’ pada Maret 1950.
Menurut kebijakan itu, ‘uang merah’ (sebutan untuk mata uang NICA) dan uang De Javasche Bank dari pecahan Rp 5 ke atas digunting menjadi dua. Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula sampai tanggal 9 Agustus pukul 18.00.
Mulai 22 Maret sampai 16 April, bagian kiri itu harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank dan tempat-tempat yang telah ditunjuk. Lebih dari tanggal tersebut, maka bagian kiri itu tidak berlaku lagi.
Guntingan kanan dinyatakan tidak berlaku, tetapi dapat ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula, dan akan dibayar tiga puluh tahun kemudian dengan bunga 3% setahun.
‘Gunting Syafruddin’ itu juga berlaku bagi simpanan di bank. Pecahan Rp 2,50 ke bawah tidak mengalami pengguntingan, demikian pula uang Oeang Republik Indonesia (ORI).
Jejak sejarah ‘Gunting Syafruddin’ masih tersusun rapih di Museum Bank Indonesia dalam sebuah dokumentasi dengan bukti uang asli yang masih tergunting.
sumber: detik.com | grid.id | wikipedia
